Menyambut Keluarnya KLHS, Kementerian ESDM dan KLH Hormati Putusan Mahkamah Agung

Siaran Pers Koalisi Untuk Kendeng Lestari
1 April 2017

Menyambut Keluarnya KLHS:
Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup,
Jangan Melawan Hukum, Hormati Putusan Mahkamah Agung

Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Kendeng untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Keputusan KLHS harus mendasarkan pada hasil keputusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016 telah memutuskan bahwa Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dimana PT. Semen Indonesia akan melakukan penambangan, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang harus dilindungi. Putusan Mahkamah Agung itu berdasarkan Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014, yang dalam pertimbangannya halaman 112 menyebutkan : “.._Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dalam Suratnya Kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan_..”

Oleh karenanya, terlihat ada niat kurang baik dari Menteri ESDM Jonan saat mengirimkan surat bernomor 2537/42/MEM.S/ 2017 tertanggal 24 Maret 2017 tentang “Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah” yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Mengapa Menteri Jonan – yang belum setahun menduduki kursi Menteri – justru mematahkan pernyataan Kepala Badan Geologi waktu itu, Dr. Surono yang kita kenal integritas dan kejujurannya.

Perdebatan tentang CAT Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst telah selesai diperdebatkan yang dalam proses di pengadilan dengan merujuk dua hal:

Pertama, pertanyaan tentang ada atau tidaknya Sungai Bawah Tanah telah disajikan melalui bukti-bukti oleh masing-masing pihak di Pengadilan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 113 menyebutkan :“.. Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam Amdal mengakibatkan runtuhnya dinding-dinding sungai bawah Tanah..”

Kedua, Amdal PT. Semen Indonesia tahun 2012 pada BAB VI Halaman 28 jelas mengakui adanya sungai bawah tanah di area tambang mereka.

Jelas, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka, seluruh Keputusan Pemerintah harus melihat Putusan ini, termasuk hasil KLHS.

Selain itu, status CAT Watuputih adalah Kawasan Lindung Geologi berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah sesuai dengan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19/a.

CAT Watuputih juga telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu Cekungan Air Tanah (CAT) dengan luas 31 Km2 berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011.

KLHS merupakan bagian yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS diatur tata laksananya oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, jaminan atas keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan KLHS.

Semangat KLHS mengenai pembangunan berkelanjutan seharusnya selaras dengan semangat perjuangan warga Kendeng yang ingin memastikan keselamatan antar generasi, tak hanya generasi mereka, tetapi generasi yang tinggal di pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luasan karst paling kecil, yaitu 529.290 hektar dari 15,4 juta hektar dari wilayah karst di Indonesia. Wilayah bentang alam karst memiliki fungsi hidrologi yang mengontrol sistem ekologi di dalam kawasan, permukaan bukit karst berperan sebagai penyimpan utama air. Artinya, jika merujuk pada luasan kawasan karst, selama ini Pulau Jawa telah mendapatkan beban sangat berat karena populasi terbesar tinggal di pulau Jawa.

Saat ini Pulau Jawa dalam tekanan dan ancaman bencana luar biasa. Semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi. Sekitar 80 persen kabupaten/kota mempunyai risiko banjir tinggi; 93 persen mempunyai risiko kekeringan yang juga tinggi. Kondisi hutan di Pulau Jawa berada pada titik kritis perlu mendapat perhatian serius. Luasan hutannya hanya sr 3,38 persen dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Celakanya, sebesar 85,37 persen dikelola oleh Perum Perhutani dan kerap menjadi sarana tukar guling dengan proyek ekstraktif seperti tambang dan pabrik semen, seperti dialami petani Surokonto Wtan Kabupaten Kendal. Tiga petani divonis 8 tahun penjara dan masing-masing denda 10 milyar rupiah karena melakukan perbuatan melawan hukum memanfaatkan lahan Perhutani hasil tukar guling dengan PT Semen Indonesia di Rembang.

Luas tutupan hutan Jawa juga semakin berkurang. Pada tahun 2000 luas hutan Jawa masih 2,2 juta hektar, merosot tinggal 800 ribu hektar pada 2009. Sebanyak 123 titik DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika ini terus berlangsung, 10,7 juta hektar DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam. Belum lagi tekanan dari maraknya pertambangan batu gamping dan pabrik semen terhadap kawasan karst, baik yang illegal maupun legal. Saat ini sudah ada 21 pabrik semen beroperasi di Jawa (Falah, 2016). Jumlah izin tambang di pulau Jawa kini mencapai 1.131 izin pertambangan yang berarti Bertambahnya tambang gamping dan pabrik semen akan memperburuk kualitas lingkungan di Pulau Jawa.

Bencana alam mengintai pulau Jawa. Data Walhi (2015) menunjukan setidaknya ada 1.071 desa terkena bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jabar. Korban bencana ekologi terbesar di Jateng, 152 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2016 terjadi 766 banjir, 612 longsor, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 23 gelombang pasang dan abrasi dengan kejadian terbanyak di Jawa Tengah (334 kejadian). Lebih dari setengah kejadian bencana alam di daerah tersebut adalah banjir dan tanah longsor.

Tak heran jika kasus tambang dan pabrik semen di kawasan Kendeng telah menjadi perhatian nasional yang terus meluas sejak meninggalnya Ibu Patmi, salah seorang dari 50 warga Kendeng yang menyemen kaki di depan istana selama 8 hari. Warga Kendeng mendesak Presiden Jokowi segera mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia demi menjunjung wibawa negara dengan mematuhi putusan Mahkamah Agung.

Keberanian dan keteguhan perjuangan warga Kendeng mendapat dukungan luas baik dari penduduk Indonesia maupun luar negeri. Sepuluh hari setelah kepergian Bu Patmi, tak kurang 50 daerah melakukan aksi menyemen kaki dan aksi budaya sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan warga Kendeng. Perjuangan untuk kelestarian Pegunungan Kendeng adalah perjuangan warga Kendeng yang telah berdamai dengan alam dan kehidupannya dan menjadi perjuangan seluruh masyarakat Indonesia.

Narahubung :

Merah Johansyah (081347882228)
Sobirin (082220721419)

Menyambut Keluarnya KLHS, Kementerian ESDM dan KLH Hormati Putusan Mahkamah Agung

Ketua Tim KLHS: Kawasan CAT Watuputih Tidak Layak Ditambang!

Ketua Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, San Afri Awang mengatakan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Rembang Jawa Tengah tidak layak tambang.

San Afri mengatakan ada indikasi kuat keberadaan aliran sungai di bawah tanah di kawasan CAT Watuputih.

“Kalau cekungan bukit ini diganggu, ditambang, ada kemungkinan jumlah air maksimum dan minimum intervalnya tinggi. Kalau intervalnya tinggi airnya tidak sustain,” kata San Afri Awang, Jumat (24/3/2017).

Profesor yang juga menjabat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup ini mengatakan tim KLHS sudah melakukan simulasi cadangan air tanah hingga tahun 2050.

Jika dilakukan penambangan, hasilnya, interval air menjadi besar. Hal ini menandakan keberlanjutan ketersediaan air menjadi rendah.

“Ada penelitian mahasiawa, dia taburkan garam di sisi yang satu. Kemudian dia tes apakah kadarnya sama antara muara dan ujungnya ini. Ternyata sama. Itu sudah cukup buktikan bahwa ada jaring-jaring air di bawah. Kalau ini ditambang interval air akan tinggi,” tambah San Afri.

Ia mengatakan tim berpegangan pada kaidah kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, sesuai yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup. San Afri mengakui butuh waktu lama untuk meneliti jaringan air bawah tanah di Watuputih.

Penelitian ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

“Indikasi bahwa itu ada jaring-jaring ada. Kan sudah cukup untuk kita mengatakan lebih baik Anda tidak menambang di situ. (Itu yang akan direkomendasikan pada PT Semen Indonesia?) Wait and see (tunggu saja),” katanya.

Saat ini tim ahli sedang menulis seluruh hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Watuputih. KLHS itu ditargetkan rampung pada 1 April.

KLHS akan dibuat dua tahap, dimana tahap pertama mengenai CAT Watuputih akan diselesaikan akhir Maret, dan tahap kedua yang merupakan kajian keseluruhan Kendeng diselesaikan April mendatang.

Kajian ESDM

Pada Januari lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengkaji Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Rembang, Jawa Tengah. CAT Watuputih ini masuk dalam rencana penambangan PT Semen Indonesia.

Siti Nurbaya mengatakan kajian ESDM diperlukan untuk melengkapi data guna menentukan status CAT tersebut apakah termasuk kawasan karst yang dilindungi. Siti berharap kajian dari ESDM rampung sekitar satu bulan.

“Saya juga sudah telpon Pak (Ignasius) Jonan untuk minta tolong, bisa dilakukan studi, kan ini otoritasnya Pak Jonan, karena kita pakai juga Permen ESDM sebagai pijakan. Jadi saya minta tolong Pak Jonan untuk bisa dilakukan studi mendalam itu secepatnya, saya sudah tanya ahlinya, sebulan cukup nggak? Cukup katanya antara sebulan, sebulan lebihlah. Di dalam Peraturan Menteri ESDM itu kan dikatakan apabila kita ragu-ragu untuk menetapkan jadi kita harus prudent, lebih baik datanya dilengkapi dulu,” kata Siti Nurbaya di Kemenkopolhukam, Kamis (19/1/2017).

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden Joko Widodo tetap meminta semua perizinan pertambangan di Kendeng, Jawa Tengah merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang saat ini masih digarap bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Deputi II KSP, Yanuar Nugroho memastikan keseluruhan KLHS akan rampung April 2017 mendatang.

“Saya kira arahan Presiden ke KSP mengenai konflik di Kendeng cukup jelas. Presiden tetap meminta KSP menyelesaikan KLHS bersama KLHK. KLHS ini akan jadi rujukan mengenai pembangunan, termasuk rezim perizinan pertambangan di kawasan pegunungan kendeng,” ungkapnya kepada KBR, Senin (23/1/2017)

Sumber: http://kbr.id/berita/03-2017/ketua_tim_klhs__kawasan_cat_watuputih_tidak_layak_ditambang_/89404.html

Ketua Tim KLHS: Kawasan CAT Watuputih Tidak Layak Ditambang!

Over Produksi dan Orientasi Ekspor Semen

overproduksisemen

Ternyata kapasitas produksi semen nasional pada 2017 sudah jauh melampui kebutuhan semen dalam negeri.

“Kapasitas produksi semen nasional 102,1 juta ton per tahun dengan perkiraan kebutuhan 65 juta ton,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstril, dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono, di Jakarta, hari Kamis 23 Maret 2017.

Lalu untuk apa kelebihan produksi itu?

“Kelebihan produksi akan diekspor.”

Ealah, jadi bukan buat kebutuhan kita tapi malah untuk dikirim ke luar negeri?

Over Produksi dan Orientasi Ekspor Semen

Pak @jokowi Eling Pesan Bu Patmi

Siaran Pers “Koalisi Untuk Kendeng Lestari, Jakarta, 27 Maret 2017
“PAK JOKOWI, ELING PESAN BU PATMI!”

img_1020

”Bu Patmi berjuang dengan keyakinan hukum, putusan pengadilan dapat ditegakkan. Bu Patmi juga percaya Pemerintah RI tidak akan diam melihat rakyatnya disengsarakan perusahaan pelanggar hukum. Bu Patmi juga percaya Presiden adalah pimpinan tertinggi negara dan pemerintahan yang dapat menertibkan kepala daerah yang melanggar hukum. Karena kepercayaan itulah Bu Patmi datang ke Jakarta dan aksi demi mendapatkan tindakan nyata Presiden”

Tujuh hari sudah semenjak Ibu Patmi berpulang, atau 14 hari sejak aksi #DipasungSemen2, gerakan menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng membesar. Ini menepis asumsi arus penolakan pabrik semen akan menurun atau berhenti. Namun sebaliknya gerakan ini terus berlanjut. Hingga kemarin (26/03/17) tercatat aksi solidaritas Kendeng Lestari sudah dilakukan di 35 lokasi. Sayangnya, belum nampak niat baik dan pernyataan membesarkan hati dari Jokowi, selain “berpaling muka” dengan menyerahkannya pada Gubernur Jawa Tengah saat ditanya oleh Gunart – perwakilan warga Kendeng di Istana.

Padahal sejatinya, sikap warga Kendeng menolak pertambangan dan pabrik semen tak semata untuk menyelamatkan pegunungan Kendeng, tapi menyelamatkan pulau Jawa. Bentang alam karst memiliki fungsi hidrologi yang mengontrol sistem ekologi di dalam kawasan, permukaan bukit karst berperan sebagai penyimpan utama air. Pulau Jawa memiliki luasan karst paling kecil dibanding pulau besar lainnya di Indonesia. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, sekitar 145.143.600 jiwa (BPS, 2015). Sebaran batu gamping di Jawa hanya sekitar 1.112.418 hektar, dan sekitar 11, 18 juta jiwa tinggal di dalam kawasan batu gamping. Tekanan terhadap kawasan karst saat ini adalah pertambangan dan pabrik semen. Saat ini sudah ada 21 pabrik semen beroperasi di Jawa (Falah, 2016). Bertambahnya tambang gamping dan pabrik semen akan memperburuk kualitas lingkungan di pulau Jawa.

Ditengah akhir penyusunan KLHS, terdengar kabar gembira lewat pernyataan dari Ketua Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyebutkan bahwa Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan area tambang PT. Semen Indonesia adalah Wilayah yang tidak layak ditambang. Jauh-jauh hari sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 16 Januari 2016 juga mengirim surat kepada Ganjar Pranowo mengingatkan daerah CAT WAtuputih mengindikasikan KAwasan Bentan Alam Karst yang tidak boleh ditambang. Ini semakin menegaskan kesalahan Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia.

Kesedihaan atas meninggalnya Ibu Patmi, tujuh hari yang lalu dalam aksi menolak pabrik semen, bukannya menyurutkan perjuangan. Justru memberikan energi baru terhadap perjuangan dulur-dulur Kendeng menolak pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng. Beliau pun juga menginspirasi gerakan penolakan terhadap pabrik semen di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sore ini, di depan istana – Koalisi untuk lendeng Lestari akan meneruskan perjuangan sekaligus mengadakan selamatan Brokohan untuk mendoakan kepergian Bu Patmi dan keberhasilan perjuangan menyelamatkan pegunungan Kendeng.

Sayangnya kematian Ibu Patmi hanya ditanggapi dengan ucapan belasungkawa oleh pemerintah serta pemberian uang santunan. Pemerintah seakan tutup mata dan pura-pura tidak memahami alasan kenapa Ibu Patmi memasung kakinya dengan semen hingga ajal menjemput.

Untuk terus mendorong #KendengLestari dan menunjukkan bahwa #KendengTidakSendiri, Koalisi untuk Kendeng Lestari tetap melanjutkan perjuangan beliau dengan tetap memasung kaki kami dengan semen hingga Presiden Jokowi memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan pembangunan pabrik semen dari PT Semen Indonesia.

Hari ini ada setidaknya ada 26 (dua puluh enam) orang dari berbagai organisasi yang akan dicor kakinya

1. Titin Wahab – Arus Pelangi
2. Rendi Ahmad – Simponi Band
3. Rio Senovel – Ciliwung Merdeka
4. Leonard Siamjuntak – Greenpeace
5. Pius Ginting – AEER
6. Nadin Dulu – AMAN
7. Redho Taqwa – warga Tangerang
8. Melva Harahap – WALHI
9. Fahs Agatoratma – WALHI
10. Rayi Fahmi – Green Peace
11. Sobirin – Desantara
12. Anna – Kalyanamitra
13. Johanna – Kalyanamitra
14. Veronica Indri – Institute Kapal Perempuan
15. Veronica Koman – Papua Itu Kita
16. Maulana – FORMAPIH Medan
17. Helena – AMP
18. Arepu Sama – AMP
19. Dean Asso – AMP
20. Karon – LBH Jakarta
21. Bob – AMP
22. M.Arinal Haqil Ghifari – PA Urindo (Respati)
23. Imam Sofwan – Yayasan Pantau
24. Jati – FPPI
25. Mike Marjinal – Taring Babi
26. Mascup – Forum SERSAN

Ibu Bumi Wis Maringi,
Ibu Bumi Dilarani,
Ibu Bumi Kang Ngadili

CP :
Matthew 0859 2064 1931 / Galesh 0838 7700 3355

Pak @jokowi Eling Pesan Bu Patmi