9 Kartini Kendeng Tabuh Lesung Jemput Keadilan & Kebenaran KLHS #AwasiKLHS #BunyikanLesungKeadilan

WhatsApp Image 2017-04-11 at 10.00.22 PM
Untuk mengawal akan diumumkannya hasil KLHS, 9 Kartini Kendeng menggelar aksi memukul lesung sebagai tanda “bahaya” terancamnya Ibu Bumi pegunungan Kendeng atas penerbitan izin baru Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia di Rembang yang melawan keputusan MA.

Aksi 9 Kartini Pukul Lesung ini akan digelar:
Rabu, 12 April 2017, pkl. 13.00-selesai di seberang Istana Merdeka.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

#AwasiKLHS #BunyikanLesungKeadilan

9 Kartini Kendeng Tabuh Lesung Jemput Keadilan & Kebenaran KLHS #AwasiKLHS #BunyikanLesungKeadilan

Seruan Moral Para Akademisi Indonesia

SERUAN MORAL AKADEMISI INDONESIA: “KEMBALIKAN KEDAULATAN RUANG HIDUP DAN EKOLOGI RAKYAT KENDENG UTARA”

1. Pengantar

Kami, pendidik dan peneliti, selalu mengamati, mengawasi, dan hadir dalam setiap peristiwa perjalanan bangsa. Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara, tata kehidupan antarwarga, dan pembangunan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan memperhitungkan prinsip keadilan sosial, penghormatan kepada hak hidup masyarakat adat/ komunitas lokal, dan keadilan ekologis. Prinsip-prinsip tersebut sudah dipikirkan secara visioner oleh para Pendiri Bangsa, dan karenanya dirumuskan dalam Konstitusi dan diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia sampai hari ini.
Seruan ini kami sampaikan karena percaya bahwa kedaulatan rakyat dan kebaikan bersama bagi bangsa menjadi tanggungjawab kita bersama agar bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan agungnya menjadi bangsa besar, bermartabat dan berkeadilan.
Kita belajar bahwa keputusan ilmuwan yang salah, tidak berhati-hati, dan mengabaikan manusia dan ruang hidupnya, akan punya dampak besar terhadap potensi bencana lingkungan hidup, dan kesengsaraan manusia dan masyarakat. Ada banyak contoh bagaimana kita sudah melakukan kesalahan, yang dampaknya sukar dipulihkan, diantaranya adalah kasus lumpur Lapindo. Ketika ilmuwan dan pemerintah memutuskan bahwa pengeboran Lapindo hanyalah sebatas persoalan teknis, tanpa memperhitungkan bahwa di lokasi tersebut ada manusia, kebudayaan dan kesejarahannya, maka dampaknya adalah kerusakan yang luar biasa dan sukar untuk dipulihkan.
2. Darurat Ekologis Pulau Jawa

Terdapat banyak sekali penelitian dan kajian yang menunjukkan daya dukung lingkungan Pulau Jawa yang semakin kritis, di antaranya:
• Pulau Jawa memiliki luasan karst yang paling kecil di Indonesia, padahal wilayah bentang alam karst memiliki fungsi hidrologi yang mengontrol sistem ekologi di dalam kawasan. Permukaan bukit karst berperan sebagai penyimpan air yang utama. Jika terjadi kerusakan karst, akan sukar diperbaharui karena karst adalah bentukan alam sejak 470 juta tahun dan yang terbaru adalah sejak 700.000 tahun yang lalu.
• Kondisi hutan di Pulau Jawa juga berada pada titik kritis, karena luasnya semakin berkurang secara cepat. Luas kawasan hutannya tinggal sekitar 24 % dari luas Pulau Jawa (Puspijak KLH, 2015);
•    Dengan luas hutan dan bentangan karst yang semakin mengecil, Pulau Jawa telah mendapatkan beban sangat berat karena 60 %    populasi penduduk tinggal di pulau Jawa. Penduduk menghadapi ancaman bencana, dengan indikasi semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, abrasi, longsor, dan kekeringan yang tinggi, yang juga diperparah oleh perubahan iklim.
•    Kerusakan dan melemahnya daya dukung ekologis Pulau Jawa adalah juga karena tekanan dari maraknya pertambangan batu gamping dan pabrik semen terhadap kawasan karst, besar dan kecil, baik yang legal maupun ilegal.

3. Masyarakat Desa Kendeng Utara dan Ruang Hidup

Kendeng Utara adalah suatu potret dari kawasan karst yang bentuknya menyerupai ular naga di Pulau Jawa, dikelilingi mata air dan menyimpan sungai bawah tanah. Kendeng adalah salah satu bumper area bagi resapan air Pulau Jawa. Itu sebabnya ketika pemerintah menggulirkan kebijakan menambah pabrik semen dan menetapkan wilayah cekungan air tanah (CAT) Watu Putih Rembang sebagai lokasinya; potensi bencana ekologis membayangi para warga. Terutama adalah para petani, yang hidupnya tergantung pada alam, tidak bisa dipisahkan dari tanah, dan secara turun temurun memegang kearifan/ pengetahuan lokal tentang kelangsungan ekologi.

Keberadaan masyarakat lokal dan ruang hidupnya dilindungi oleh Konstitusi dan sejumlah peraturan perundangan Indonesia, bahkan sudah terdapat putusan pengadilan dalam kasus ini.

Pada prinsipnya tanah, air dan sumber agraria lainnya bukan sepenuhnya merupakan
barang dagangan (komoditas). Pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya
kepada mekanisme pasar (UUD 1945, Pasal 33, UUPA, No/ 5/1960). Secara hakiki
hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan
berlapis secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan spiritual. Oleh karenanya,
seluruh praktik kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh mereduksi
hubungan tersebut hanya pada satu bentuk dimensi saja. Reduksi terhadap kompleksitas
dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat
menggoncangkan dan merusak pertautan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan
keberlanjutan ekologis.

Secara kesejarahan tenurial, masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng Utara telah
hidup lama dan secara turun temurun bergantung pada sumberdaya dan ruang hidup
pegunungan Kendeng. Secara sosial-ekonomi masyarakat di Kendeng Utara hidup
cukup sejahtera dengan model pertanian seperti yang mereka kembangkan saat ini.
Model pengembangan ekonomi pertaniannya bercorak pertanian kombinasi sawah,
ladang, palawija dan ternak. Mereka memiliki kemampuan adaptif untuk
mengembangkan pertanian dengan kearifan lokalnya berselaras dengan tanah sekitar
Kendeng Utara yang meskipun nampak tandus. Tidak cukup alasan untuk mengatakan
bahwa masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng Utara tidak sejahtera atau miskin,
karena sangat tergantung pada bagaimana paradigma pembangunan dan model
pengukuran tingkat kesejahteraan yang digunakan (Sains, 2015).

Masuknya industri semen di wilayah ini justru telah mengancam sumber pokok
ekonomi petani dan masyarakat desa di sekitar Pegunungan Kendeng Utara dan
sekitarnya. Ancaman itu bukan hanya soal kebutuhan air, tetapi juga potensi rusaknya
ruang hidup ekosistem pegunungan Kendeng Utara dan ekosistem pertanian secara
keseluruhan. Karena itu, jika pemerintah menetapkan paradigm pembangunan nasional
pada konsep “pembangunan dari pinggiran”, maka masyarakat desa dan ruang
hidupnya mesti didudukkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sebagai obyek.

4. Fakta Hukum

• Putusan    Peninjauan    Kembali    Mahkamah    Agung    No. 99/PK/TUN/2016 menyatakan bahwa Kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih, lokasi di mana PT. Semen Indonesia akan melakukan penambangan, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang harus dilindungi. Putusan Mahkamah Agung itu didasarkan pada Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014, yang dalam pertimbangannya halaman 112 menyebutkan: “…Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dalam Suratnya Kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan…”
•    Perdebatan tentang CAT Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst seharusnya telah selesai dalam proses di pengadilan dengan merujuk dua hal: Pertama, pertanyaan tentang ada atau tidaknya Sungai Bawah Tanah telah disajikan melalui bukti-bukti oleh masing-masing pihak di Pengadilan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 113 menyebutkan: “ Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam Amdal mengakibatkan runtuhnya dinding-dinding sungai bawah Tanah…” Kedua, Amdal PT. Semen Indonesia tahun 2012 pada BAB VI Halaman 28 jelas mengakui adanya sungai bawah tanah di area tambang mereka. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya tidak diperdebatkan lagi.
• Status CAT Watuputih dinyatakan sebagai Kawasan Lindung Geologi berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah sesuai dengan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031, Pasal 19/a.
• CAT Watuputih juga telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu Cekungan Air Tanah (CAT) dengan luas 31 Km2 berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011.
•    KLHS merupakan bagian yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS diatur tata laksananya oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan jaminan atas keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan KLHS.
5. Masalah Manusia dan Kebudayaan

Perjuangan petani Kendeng Utara seharusnya direspon dengan pendekatan akademis yang komprehensif, ditelaah secara multi, inter dan transdisiplin, dan dibaca dengan kejujuran akademis dan nurani yang bening. Dari perspektif kebudayaan yang berfokus pada manusia, maka peristiwa ini harus dilihat sebagai sistem pengetahuan dan sistem hukum (adat) yang dilahirkan oleh lokalitas geografis, sosial dan kesejarahan masyarakat setempat. Manusia, dan relasinya dengan semesta alam, tidak dapat direduksi ke dalam hitungan angka dan teknis.

Sistem Pengetahuan
• Sistem pengetahuan dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya dalam berselaras dengan alam dan sesama manusia. Masyarakat petani ini mengajarkan kepada kita tentang filosofi hubungan hakiki antara manusia dengan Ibu Bumi, alam semesta. Suatu pengetahuan yang mendasar tentang manusia dan ruang hidup, serta kelestarian masa depan bumi Pulau Jawa dan Indonesia.
•    Sistem pengetahuan lokal ini sama canggihnya dengan sistem pengetahuan modern dan dapat ditemukan dalam mitologi, kisah-kisah pengalaman dan sejarah keseharian terkait relasi manusia dengan alam dan keragaman hayati. Sayangnya narasi sejarah lokal dan kaitannya dengan lingkungan alam sering tenggelam dalam narasi sejarah besar dan tidak tercatat secara memadai dalam repertoire ilmu pengetahuan arus utama.
Sistem Hukum Adat
•    Sistem hukum adat lahir karena kebutuhan untuk mengatur tata hubungan antar warga, apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga demi kelangsungan hidup bersama.
•    Prinsip dalam hukum adat terkait kepemilikan sumberdaya alam tanah pada masyarakat pertanian adalah: “Tanah hilang, kami pun punah”. Artinya, mencerabut mereka dari ruang hidupnya sama dengan meniadakan mereka. Mereka bukan hanya akan kehilangan ruang hidup, tetapi juga paparan partikel semen yang potensial akan merusak tanah, karst, sumber air, segala tanaman dan terlebih paru-paru mereka

6. Pernyataan Sikap Akademisi
Demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan menghormati keberadaan masyarakat lokal petani Kendeng Utara, untuk menjamin keberlangsungan hidupnya yang sangat bergantung pada kelestarian alam, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut.
• Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Sangat baik bila kita bersedia belajar pengalaman dari berbagai negara lain yang menghormati keberlangsungan hidup masyarakat lokal/adat beserta ruang hidup, kebudayaan dan kesejarahannya, demi kelangsungan hidup mereka. Pemerintah hendaknya konsekuen dengan paradigma pembangunan dengan konsep “membangun dari pinggiran” yang dibuatnya sendiri.
• Kepentingan pembangunan ekonomi hendaknya tidak dibayar dengan lenyapnya ruang hidup masyarakat yang manapun, beserta kebudayaan, hukum adat dan kesejarahannya. Dengan lenyapnya ruang hidup dan ruang ekonomi masyarakat sekitar pabrik yang mayoritas petani, jurang stratifikasi sosial dikhawatirkan akan semakin tinggi. Padahal, persoalan kesenjangan ekonomi ini merupakan persoalan penting yang dihadapi Indonesia saat ini, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
•    Paradigma pembangunan modern yang sudah dilakukan di negara-negara maju termasuk Asia, pada saat ini sudah semakin meninggalkan industri ekstraktif yang mengeksploitasi sumberdaya alam (tanah dan air), untuk kepeluan tambang dan membabat hutan untuk perkebunan monokultur. Contohnya adalah ditutupnya pabrik-pabrik semen di China, yang merupakan produsen semen terbesar dunia, sejak 2013. Alasan penutupannya adalah dampak ekologis dan kesehatan warganya yang terpapar polusi pabik semen. Sejak saat itu, Cina memindahkan sebagian industri semennya ke Indonesia
•    Paradigma pembangunan modern adalah upaya memampukan anak-anak muda, kecerdasan otak warga negara, perempuan dan laki-laki, untuk menciptakan berbagai hasil cipta karya, melahirkan berbagai inovasi, kreasi, yang berdaya saing. Keberhasilan membangun potensi hasil karya, temuan teknologi, dan lahirnya hak kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan semakin memperkaya keuangan negara. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat Indonesia tengah memasuki masa jendela demografi pada tahun 2020-2035, di mana penduduk usia muda/ produktif akan mencapai jumlah 200-an juta, dan menyediakan potensi modal pembangunan dengan mengandalkan kecerdasan, kreasi dan inovasi mereka.
• Masih banyak cara untuk memajukan pembangunan bangsa termasuk menyediakan semen, dengan cara yang lebih mementingkan manusia dan kelestarian alam, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari ribuan otak pintar para ilmuwan, yang berhati jujur dan berintegritas. Kebutuhan semen saat ini tidak termasuk sangat urgen dibandingkan kepastian kedaulatan pangan masyarakat dan kepentingan konservasi. Produksi semen dalam negeri saat ini masih tercukupi, terutama di Pulau Jawa. Proyeksi kebutuhan semen ke depan juga masih aman. Oleh karena itu, mengorbankan pertanian dan sumber air warga demi produksi semen untuk ekspor tidaklah bijaksana.
7. Rekomendasi

Pembangunan pabrik semen di Rembang sudah selesai, dan sekarang tinggal penambangannya. Berdasarkan paparan di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mendesak Bapak Presiden, untuk membatalkan rencana penambangan bahan baku semen sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Agung. Pembangunan pabrik yang sudah telanjur berdiri harus ditinjau ulang berdasarkan perspektif yang kritikal, dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak mengulangi berbagai kesalahan pembangunan sebelumnya. Bersama itu kiranya juga dapat ditinjau ulang berbagai penambangan lain (gamping dan semen) yang sudah ada, baik yang legal maupun liar. Upaya melindungi keselamatan manusia dari bencana kerusakan ekologis yang tidak terbaharui, dan mempertahankan ruang hidup manusia yang berselaras dengan alam, kebudayaan dan peradabannya, jauh lebih berharga bagi masa depan Indonesia jangka panjang, daripada keuntungan ekonomi saat ini.

Seruan Moral Para Akademisi Indonesia

Kendeng Ora Didol, Izin Tidak Untuk Diobral

Siaran Pers
KENDENG ORA DIDOL, IZIN TIDAK UNTUK DIOBRAL
WhatsApp Image 2017-04-03 at 1.57.50 PM

 

Menteri Rini hendaknya jangan bermain Api. Jonan juga jangan keluar dari kewenangan. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Kendeng untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Keputusan KLHS harus mendasarkan pada hasil keputusan Peninjauan Kembali  oleh Mahkamah Agung.

Harapan kami, Tim KLHS bentukan Presiden dalam putusannya dapat merumuskan bagaimana pembangunan berkelanjutan selaras dengan kelestarian alam Kendeng, dengan memastikan keselamatan generasi, terkait daya dukung dan daya tampung pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luasan karst paling kecil, yaitu 1.124 hektar dari 15,4 ribu hektar dari wilayah karst di Indonesia. Wilayah bentang alam karst memiliki fungsi hidrologi yang mengontrol sistem ekologi di dalam kawasan, permukaan bukit karst berperan sebagai penyimpan utama air. Artinya, jika merujuk pada luasan kawasan karst, selama ini Pulau Jawa telah mendapatkan beban sangat berat karena populasi terbesar tinggal di pulau Jawa.

Tentu akrobat politik Menteri ESDM Jonan sangat memprihatinkan, mengangkangi wewenang Presiden,  saat mengirimkan surat bernomor 2537/42/MEM.S/ 2017 tertanggal 24 Maret 2017 tentang “Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah” yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menteri Jonan – yang belum setahun menduduki kursi Menteri – justru mematahkan pernyataan Kepala Badan Geologi waktu itu, Dr. Surono yang menetapkan kawasan Kendeng adalah lindung geologi yang perlu dipelihara.

Saat ini  pulau Jawa dalam tekanan dan ancaman bencana luar biasa. Semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi. Sekitar 80 persen kabupaten/kota mempunyai risiko banjir tinggi; 93 persen mempunyai risiko kekeringan yang juga tinggi. Kondisi hutan di Pulau Jawa berada pada titik kritis perlu mendapat perhatian serius. Luasan hutannya hanya sr 3,38 persen dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Celakanya, sebesar 85,37 persen dikelola oleh Perum Perhutani dan kerap menjadi sarana tukar guling dengan proyek ekstraktif seperti PT Semen Indonesia di Surokonto Wetan Kabupaten Kendal.

Luas tutupan hutan Jawa juga semakin berkurang. Pada tahun 2000 luas hutan Jawa masih 2,2 juta hektar, merosot tinggal 800 ribu hektar pada 2009. Sebanyak 123 titik DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika ini terus berlangsung, 10,7 juta hektar DAS dan sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam. Belum lagi tekanan dari maraknya  pertambangan batu gamping dan pabrik semen terhadap kawasan karst, baik yang illegal maupun legal. Saat ini sudah ada 21 pabrik semen beroperasi di Jawa. Jumlah izin tambang di pulau Jawa kini mencapai 1.131 izin pertambangan yang berarti Bertambahnya tambang gamping dan pabrik semen akan memperburuk kualitas lingkungan di Pulau Jawa.

Perlu diketahui, Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016  telah memutuskan bahwa Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dimana PT. Semen Indonesia akan melakukan penambangan, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang harus dilindungi. Putusan Mahkamah Agung itu berdasarkan Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014, yang dalam pertimbangannya halaman  112 menyebutkan : “.._Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dalam Suratnya Kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan_..”

Selain itu, perdebatan tentang CAT Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst telah selesai, yang dalam proses di pengadilan dengan merujuk dua hal:

Pertama, pertanyaan tentang ada atau tidaknya Sungai Bawah Tanah telah disajikan melalui bukti-bukti oleh masing-masing pihak di Pengadilan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman  113 menyebutkan :“.. Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam Amdal mengakibatkan runtuhnya dinding-dinding sungai bawah Tanah..”

Kedua, Amdal PT. Semen Indonesia tahun 2012 pada BAB VI Halaman 28  jelas mengakui adanya sungai bawah tanah di area tambang mereka.

Jelas pula dalam putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka, seluruh Keputusan Pemerintah harus melihat Putusan ini, termasuk hasil KLHS.

Selain itu, status CAT Watuputih adalah Kawasan Lindung Geologi berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah sesuai dengan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19/a. CAT Watuputih juga telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu Cekungan Air Tanah (CAT) dengan luas 31 Km2 berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011.

Karena itu, KLHS  merupakan bagian yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS diatur tata laksananya oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, jaminan atas keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan KLHS.

Bencana alam mengintai pulau Jawa. Data Walhi (2015) menunjukan setidaknya ada 1.071 desa terkena bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jabar. Korban bencana ekologi terbesar di Jateng, 152 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2016 terjadi 766 banjir, 612 longsor, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 23 gelombang pasang dan abrasi dengan kejadian terbanyak di Jawa Tengah (334 kejadian). Lebih dari setengah kejadian bencana alam di daerah tersebut adalah banjir dan tanah longsor.

Warga Kendeng berkali-kali mendesak Presiden Jokowi segera mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia demi menjunjung wibawa negara dengan mematuhi putusan Mahkamah Agung. Perjuangan untuk kelestarian Pegunungan Kendeng adalah perjuangan menjaga kelestarian alam seluruh Jawa, kehidupan bersama seluruh masyarakat, menjadi cita-cita perjuangan seluruh masyarakat Indonesia untuk kedaulatan pangan, dan kelestarian alam.

Koalisi Untuk Kendeng Lestari
Narahubung : Merah Johansyah (081347882228) Sobirin (082220721419)

Kendeng Ora Didol, Izin Tidak Untuk Diobral